Sebagai tindak lanjut dari mandat PBB agar setiap negara anggota membentuk National Habitat Committees, Indonesia membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) Habitat. Sempat dilebur dalam Kementerian PUPR (2014–2024), kini dengan pemisahan organisasi pada tahun 2024, Seknas Habitat berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bertindak sebagai National Focal Point, pusat manajemen pengetahuan, dan penghubung antarlembaga.
Untuk mendukung penyelenggaraan agenda habitat di tiap negara, PBB meminta negara anggotanya membentuk organisasi komisi nasional habitat atau national habitat committees (NHCs). NHCs juga berfungsi sebagai alat interaksi dan komunikasi dengan unit Habitat Agenda Partners (HAP), yaitu berbagai pelaku habitat di semua tingkatan. Di Indonesia, NHCs dibentuk dalam format kesekretariatan yaitu Sekretariat Nasional Habitat Indonesia (Seknas Habitat), karena lebih berperan dalam menghimpun data-informasi, pelaporan capaian agenda habitat, serta memfasilitasi program implementasi oleh lembaga/pelaku lain dengan tidak mengokupasi peran masing-masing.
Cikal bakal pendirian seknas ini dimulai dari pembentukan Komite Nasional Agenda Habitat yang telah dibentuk pada tahun 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Komite Nasional Agenda Habitat ini merupakan amanat dari PBB agar setiap anggotanya membentuk organisasi komisi nasional habitat atau national habitat committees. Pada awalnya Komite ini bekerja selama 5 tahun sebagai penghubung antara kementerian dan lembaga untuk menangani berbagai agenda terkait Habitat. Anggotanya terdiri atas kementerian atau lembaga terkait perumahan dan perkotaan, akademisi, dan praktisi.
Namun setelah masa kerja komitmen tersebut selesai, terdapat niat untuk tetap melanjutkan upaya perwujudan perkotaan berkelanjutan melalui wadah yang lebih resmi. Akhirnya terbentuklah institusi yang berbentuk kesekretariatan yaitu Seknas Habitat Indonesia pada tahun 2008. Pada waktu itu, Surat Keputusan pendirian Seknas Habitat ditandatangani dua menteri, yaitu Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Pekerjaan Umum, sebelum pada tahun 2014 kedua kementerian tersebut digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
Fungsi Utama Seknas Habitat Indonesia:
- Penyusun Kebijakan & Program: Merumuskan kebijakan untuk meningkatkan akses perumahan layak dan layanan dasar yang terjangkau.
- Koordinator Nasional & Regional: Mengoordinasikan program pembangunan perumahan dan perkotaan di tingkat nasional, regional, hingga lokal.
- Pusat Data & Informasi (Knowledge Management): Menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan data isu pembangunan perkotaan, serta menyusun pelaporan capaian agenda habitat Indonesia.
- Fasilitator Kemitraan Multi-Pihak: Membangun sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat sipil.
- Penyedia Bantuan Teknis: Memberikan dukungan teknis dan pendampingan bagi pemerintah daerah, komunitas dalam mengeksekusi program di lapangan.
Implementasi Habitat merupakan tugas semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak adalah suatu keharusan. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan dan Habitat. Dalam hal ini, pemerintah perlu mensinergikan berbagai program, aksi, dan peran tiap pihak agar pencapaiannya menjadi lebih efisien, mencakup skala yang lebih luas, serta tercatat dan terlaporkan dengan baik. Maka dari itu, dibutuhkan suatu manajemen pengetahuan Habitat yang fungsinya dijalankan oleh Seknas Habitat.
Sebagai tindak lanjut Konferensi Habitat III (Quito, 2016), diarahkanlah pengembangan kelembagaan Habitat tingkat nasional, oleh Bappenas sebagai focal point yang didukung Seknas Habitat oleh sekretarian harian di bawah Kementerian PUPR. Namun seiring dengan perkembangannya, fungsi focal point beralih kepada Seknas Habitat dengan ketua Direktur Jenderal Cipta Karya. Sejak adanya perubahan organisasi di Kementerian PUPR yang mengubah Pusat Litbang menjadi Direktorat Bina Teknik, sesuai arahan Menteri PUPR maka sejak tahun 2020 focal point UN-Habitat berada di bawah Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, tepatnya di Bawah Kawasan Balai Permukiman dan Perumahan. Selain melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kelembagaan habitat nasional ini berfungsi untuk "membumikan" dan memfasilitasi pengaplikasian Agenda Baru Perkotaan hingga tingkat lokal.
Untuk mewujudkan habitat yang layak huni dan berkelanjutan, pesatnya laju urbanisasi perlu dilihat tidak hanya sebagai tantangan namun juga suatu peluang. Dengan visi "Kualitas hidup yang lebih baik untuk semua pada dunia yang semakin mengkota", diperlukan perubahan transformatif dalam pembangunan permukiman dan perkotaan melalui berbagi pengetahuan, pendampingan teknis dan aksi kolaboratif.
Dalam menunjang seluruh peran tersebut dan menyesuaikan perkembangan hingga saat ini, dibutuhkan revitalisasi Seknas Habitat sebagai suatu center of excellence pada bidang habitat. Seknas Habitat perlu dikembangkan dan diposisikan kembali sebagai knowledge hub atau simpul pengetahuan habitat, simpul jejaring kemitraan multipihak, dan sinergi lintas sektor, serta sebagai pusat data dan informasi dalam pelaksanaan agenda habitat nasional serta global.